Kelapa Inhil Untuk Siapa ?

Rasa bangga saya terhadap Indragiri Hilir sebagai kampung halaman yang terkenal dengan Negeri seribu parit dan hamparan kelapa dunia, setelah dicermati memang sangat luar biasa potensi perkelapaan di Inhil. Karena, hampir 70% ekonomi masyarakat Inhil digerakan oleh satu komiditi pertanian, yaitu kelapa. 

Kelapa merupakan salah satu jatung kehidupan masyarakat Inhil, yang mempunyai potensi besar di Riau karena memiliki hamparan areal perkebunan kelapa seluas 429.694 hektare yang tersebar di 20 Kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir, menjadi sektor unggulan untuk menopang dan menggerakan roda perekonomian masyarakat.

Beberapa bulan yang lalu diadakan yang namanya "Festival Kelapa Internasional 2017" dan siapa sangka Inhil merupakan kebun terluas di Indonesia. Masyarakat Inhil bangga akan kekayaan alam yang di miliki oleh daerah nya, berharap dengan diadakan festival bukan hanya sekedar serimonial saja akan tetapi bisa meningkatkan nilai jual yang tinggi terhadap kelapa, karena nilai harga yang tinggi lah menjadi harapan masyarakat Inhil.

Sekarang warga masyarakat Inhil mengeluh dengan harga kelapa yang tidak stabil, dengan dekatnya bulan puasa masyarakat bingung dan bertanya-tanya kenapa harga kelapa bisa turun ?

hal tersebut patut dipertayakan oleh masyarakat, hal tersebut dibantu oleh suara mahasiswa sebagai penyambung lidah masyarakat dan sebagai agent of change dan agent of social control, mereka mahasiswa yang meyuarakan suara nya terhadap pemerintah daerah, mereka menyuarakan dengan lantang terhadap krisisnya harga kelapa yang membuat masyarakat menjerit, mereka mahasiswa yang turun sadar akan tugas dan fungsi mereka sebagai mahasiswa. Bahkan tidak mahasiswa yang berada di Inhil saja yang tersentuh hatinya untuk menyuarakan hal tersebut, Mahasiswa Inhil Pekanbaru pun merasa terpanggil dengan jeritan masyarakat Inhil disana, mereka disebut dengan "Forum Gerakan Pemuda Mahasiswa Inhil Pekanbaru" (FGPMIP).  Pada tanggal 22 mereka mengadakan Diskusi masalah kelapa, lebih kurang 15 Kecamatan yang hadir dengan jumlah 50 orang di lapangan Bandar seni Raja Ali Haji, MTq, disitu di diskusikan permasalah kelapa yang sudah sangat jelas untuk menuntut mahasiswa untuk turun yang berdasarkan hati nurani sendiri, dan Alhamdullilah aksi tersebut dilaksanakan dengan jumlah 20 orang mahasiswa Inhil yang turun langsung ke Indragiri Hilir dengan menggunakan bus dengan perjalanan lebih kurang 9 jam di perjalanan. pukul 06.15 Wib, FGPMIP tiba di pulau palas dengan mempersiapkan atribut untuk menuju ke titik aksi yakni Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten, kurang lebih pukul 08.00 Wib, massa aksi telah berada di Kantor Bupati berharap bertemu dengan Pjs Bupati untuk menyampaikan tuntutan dan keluh resah masyarakat serta mempertayakan solusi dan kepastian terhadap harga kelapa untuk masyarakat Inhil, akan tetapi kami tidak dipertemukan dengan Pjs karena Pjs nya tidak berada di tempat saat itu, kami di hadapkan oleh banyak satpol PP dan polisi yang memagari kami untuk tidak lewat atau mendekati kantor Rakyat itu seolah-olah kami ini adalah Preman yang datang untuk menghancur leburkan kantor tersebut, tidak lama kemudian ketika kami meminta bertemu dengan Pjs Bupati Inhi, Akan tetapi datanglah seorang Penjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik, menjabarkan kepada kami permasalahan di Inhil akan tetapi keberadaan nya itu tidak memberikan solusi apa-apa untuk permasalahan kelapa ini, karena dia pun berkata tidak bisa mengambil keputusan apa yang menjadi tuntutan kami, dan lebih aneh nya lagi saat itu ada penjabat Disperindag yang saat itu menjelaskan permasalah harga kelapa, dan pada saat jendral lapangan aksi kami mempertanyakan permasalah Mou antara Pemeritah Daerah & Perusahaan, suasana menjadi berubah, penjabat Pemda yang tadi bingung mau jawab apa dan penjabat Disperindag pun bingung dengan permasalahan Mou tersebut, Ibarat sedang memprestasikan tugas dari dosen di depan kelas dan kita tidak tau jawabannya, saling mempertanyakan satu sama lain, dan ini masih menjadi tanda tanya kepada kami, apakah pihak Pemerintah daerah tidak transparan terhadap staf atau bawahanya serta terhadap masyarakat ? Apakah ada permainan antara Pemda dan perusahaan ?.

Dan aksi kami tidak sampai disitu saja kami mendatangi Gedung Rakyat untuk meminta kejelasan dari Perwakilan kita, mereka pun mengatakan bahwasanya mereka telah menyusun rencana gimana harga kelapa ini bisa tetap harganya. Di bahaslah masalah resi gudang yang mana resi gudang ini telah ditetapkan UU nya hanya saja belum beroperasi, yang mana untuk penampungan kopra. Dan ada satu hal yang menarik bagi saya yakni salah satu wakil kita menyerukan untuk memakai minyak goreng kelapa, karena kualitas nya lebih bagus dibandingkan dengan minyak goreng kelapa sawit. Kiranya hal ini bisa di mulai dari wakil-wakil rakyat dan pemerintah untuk bisa memprogramkan hal tersebut. 

Kemudian lebih disesali lagi penjabat Disperindag saat aksi kami tersebut dia berkata "Bulan Mei Harga Kelapa Naik"  namun, nyatanya 2 hari kemudian terdengar kabar dari perusahaan kelapa bahwasanya kelapa kembali turun Rp. 100.-, sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ucapan. 

Kalau memang tidak ada kepastian untuk penetapan harga regulasi kelapa maka hal ini wajib disuarakan di tingkat Propinsi, karena pemerintah saat ini hanya sekedar berargumen akan tetapi belum ada kepastian terhadap masalah kelapa yang saat urgen ini. Bahkan hal ini bisa saja sampai ke pusat karena kalau memang tidak bisa di selesaikan dengan pasti maka harapan terbesar ada ditangan pusat. Jangan sampai masyarakat turun langsung ke jalan untuk masalah ini seperti hal nya tahun 1999-2000.